Anggota fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak meminta kepada masyarakat agar selalu memantau netralitas dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono selama Pemilu 2024. Gilbert bilang demikian karena Heru merupakan salah satu sosok Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dekat dengan Presiden Jokowi.
Selain Pj Gubernur DKI, status Heru Budi masih menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).
“Para Pj kepala daerah, terutama Pj Gubernur DKI karena lebih dekat ke Presiden, lebih baik diwaspadai,” kata Gilbert dalam keterangan resminya.
Selain itu, Gilbert juga meminta masyarakat untuk mengawasi semua Penjabat kepala daerah lainnya, dari tingkat bupati, wali kota, hingga tingkat gubernur. Ia menuturkan rakyat sepatutnya betul-betul jadi penentu kemenangan dan berdaulat penuh di pemilu.
“Ini akan terwujud bilamana rakyat ikut aktif mengawasi para Pj kepala daerah yang diangkat oleh Presiden yang anaknya ikut kontestasi dalam pasangan Capres-Cawapres,” jelas Gilbert.
Menurut dia, tak ada jaminan 173 kepala daerah yang diangkat akan bersikap netral atau adil dalam Pemilu 2024 meski berstatus ASN.
“Adil itu harus dimulai dari pikiran, dari diri sendiri. Lebih terhormat jadi abdi rakyat daripada jadi sekedar penjaga keluarga tertentu,” tutur Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta.
Adapun masa jabatan Heru Budi sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sudah diperpanjang. Hal itu berdasarkan surat keputusan (SK) perpanjangan dari Kementerian Dalam Negeri.
“Ya, saya terima SK-nya,” kata Heru Budi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin, 16 Oktober 2023.
Heru menuturkan masa jabatannya sebagai DKI-1 diperpanjang selama setahun ke depan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga berpesan agar Heru bisa bekerja baik dalam setahun ke depan.
Heru Budi mulai jabat Pj Gubernur DKI sejak Senin, 17 Oktober 2022. Eks Wali Kota Jakarta Utara itu menggantikan Gubernur DKI Anies Baswedan yang sudah purna tugas.
