Senin, 13 November 2023 – 00:10 WIB
Yogyakarta – Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengritik pemerintahan Presiden RI Joko Widodo karena dianggap melakukan nepotisme. Kritik ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
“Nepotisme di era Pak Harto (Presiden Suharto) sudah tampak melalui anak-anaknya. Tapi kan tidak sekasar ini, ini kasar banget, lewat MK. Dan sebelum lewat MK, ada hubungan semenda, yang mau enggak mau mempengaruhi,” kata Busyro di Malang, Minggu, 12 November 2023.
Hubungan semenda yang dimaksud Busyro adalah Ketua MK Anwar Usman adalah adik ipar Presiden Joko Widodo atau paman dari Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi Calon Wakil Presiden akibat putusan MK soal batas usia.
“Mendapat putusan oleh MKMK (melanggar etik) reaksinya seperti itu, malah membongkar-bongkar, mungkin semacam bluffing,” ujar Busyro.
Kritik dari Busyro ini juga dilandasi dengan pandangan bahwa praktik nepotisme akan menyertai jika praktik feodalisme muncul, yang pada akhirnya akan berujung pada korupsi.
“Dalam praktiknya di era orde baru, saya sendiri juga mengalami sebagai korban yang sering diperiksa oleh intelijen Angkatan Darat waktu itu. Karena bersama-sama teman-teman di kampus menyikapi korupsi yang sudah mulai dibangun oleh kekuatan-kekuatan feodalisme saat itu,” jelas Busyro.
Dia menilai praktik nepotisme di era Jokowi sangat vulgar dan bahkan mengkritik keras Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang tidak punya malu atas putusan MK.
“Sekarang vulgar banget, tidak ada rasa malu. Padahal rasa malu watak pemimpin, termasuk presiden (Jokowi) harus menunjukkan keteladanannya. Kalau dia punya rasa malu. Tetapi ternyata tidak, dengan putusan MK ini,” kata Busyro.
