Beyond the eight Quick Impact Programs, the upcoming administration needs to focus on 17 key performance targets with priority programs to achieve the vision of a Golden Indonesia by 2045. These 17 targets are crucial as they represent the foundational stepping stones or absolute prerequisites for becoming a developed and prosperous nation. They also demonstrate that we are a nation that learns from history. We are aware of the challenges we face now and in the future (near and far). We are a nation that chooses to confront our challenges head-on, equipping ourselves with the capability to meet them.
Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Pangan, energi, dan air merupakan kebutuhan dasar bagi kemandirian dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan teliti. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program food estate, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Minimal 4 juta hektar tambahan lahan panen tanaman ditargetkan pada tahun 2029. Dengan penambahan lahan panen ini, diduga semuanya adalah lahan padi, akan ada penambahan 20 juta ton gabah (dengan asumsi produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan asumsi hasil 50%). Di bidang energi, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan bioavtur dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, dan pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti pembangkit listrik bertenaga air, angin, laut, matahari, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, pembangkit listrik mikro-hidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui manajemen air yang tepat, membuatnya tersedia selama musim kemarau dan mencegah bencana selama musim hujan.
Target Prioritas 2: Meningkatkan Sistem Penerimaan Negara Pemerintah berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip UUD 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan pungutan wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menegaskan perlunya perbaikan signifikan dalam kapabilitas badan penerimaan negara, bersamaan dengan reformasi komprehensif dalam kebijakan dan sistem perpajakan, yang bertujuan untuk memperluas basis penerimaan negara. Oleh karena itu, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan penerimaan domestik. Pendirian Badan Penerimaan Negara diharapkan dapat meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan perpajakan akan difokuskan pada penyempurnaan sistem penerimaan pajak dan nonpajak, perluasan basis pajak, dan sumber penerimaan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk Usaha Kecil Menengah dan peningkatan daya beli masyarakat.
Target Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya kurangnya kekayaan tetapi juga cerminan dari akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Ini juga adalah penyebab akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial yang luas, yang mengakibatkan generasi yang tidak mencapai potensinya. Oleh karena itu, pemberantasan kemiskinan harus menjadi batu penjuru kebijakan pemerintah. Mencapai tujuan menghilangkan kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir 2029 adalah tujuan yang kritis.
Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merusak baik produktivitas individu maupun kesejahteraan bersama. Strategi yang efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan peningkatan kesadaran dalam keluarga. Sementara itu, pemerintah bertugas untuk menutup segala peluang penyelundupan narkoba.
Target Prioritas 5: Memastikan Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses ke layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berjalan membutuhkan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat adalah prioritas utama pemerintah.
Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Digitalisasi Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikannya dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), upaya budaya, dan organisasi nonpemerintah. Inovasi secara alami akan mengikuti kemajuan dalam bidang ini. Dengan demikian, kami bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk penelitian dan inovasi dalam lima tahun mendatang. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digitalisasi sangat penting untuk memupuk otonomi nasional.
Target Prioritas 7: Melestarikan Seni Budaya, Meningkatkan Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pelestariannya menjaga warisan berharga kita. Pendirian dana warisan budaya memastikan pelestarian budaya kita terus berlanjut. Program yang ditujukan untuk pelestarian budaya, meningkatkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Memajukan ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menghasilkan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial.
Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas Membangun masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan peran penting negara dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghilangkan diskriminasi gender dengan mengadvokasi kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk dalam pendidikan, ketenagakerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka, termasuk akses nutrisi yang cukup.
Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional serta Menjaga Hubungan Internasional yang Kondusif Kemakmuran dan kehidupan yang damai dapat dicapai dalam negara yang stabil dan aman. Negara yang kuat dapat memenuhi aspirasinya dan memperoleh penghargaan dalam hubungan internasional yang layak.
Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan Dalam upaya kita untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi masa depan dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kami akan mempercepat komitmen kami terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk mencapai tujuan emisi gas rumah kaca bersih. Hal ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air di berbagai produk dan meningkatkan manajemen berkelanjutan dari tanah, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan diperjuangkan secepat mungkin.
Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses yang komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani. Di sisi lain, petani didorong untuk melakukan organisasi secara institusi untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kemakmuran mereka.
Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dan Berstandar Higienis bagi Masyarakat Pedesaan/Perkota Perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak fundamental setiap warga negara. Pengembangan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas, terjangkau, dengan sanitasi yang baik bagi mereka yang membutuhkannya. Target untuk menjamin konstruksi dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah mulai tahun kedua. Di daerah perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah susun dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal dengan rusunami (ruko sederhana milik) dan rusunawa (ruko sederhana sewa). Dengan demikian, target untuk menjamin konstruksi/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit perumahan di seluruh Indonesia.
