Prabowo Menyatakan Bung Karno Tidak Exklusif Milik Satu Partai, Elite PDIP Membuat Penjelasan seperti Ini

Jumat, 10 Mei 2024 – 20:23 WIB

Jakarta – Elite PDIP menyampaikan terima kasih kepada presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia, tak dapat diklaim milik kelompok tertentu.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut pernyataan itu sangat tepat. Namun, yang kurang tepat, kata Basarah, pernyataan Prabowo yang menyebut Bung Karno diakui milik satu partai tertentu. 

“Saya kira sudah tepat Pak Prabowo menyatakan Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia karena memang sejatinya Bung Karno adalah seorang Bapak Bangsa Indonesia”, kata Basarah dalam keterangannya, Jumat, 10 Mei 2024.

Basarah menekankan, pernyataan Prabowo itu membuktikan keberhasilan perjuangan politik PDIP untuk mengembalikan status dan peran serta nama baik Bung Karno ke tempat yang seharusnya.

Pada masa Orde Baru, kata Basarah, Bung Karno tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan seperti yang Ketua Umum Partai Gerindra itu tegaskan sekarang.

“Karena pada masa itu Bung Karno diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang pejuang kemerdekaan, proklamator bangsa, penggali Pancasila dan presiden pertama Republik Indonesia,” kata Wakil Ketua MPR RI ini.

Basarah menambahkan, PDIP juga tidak pernah memasukkan Bung Karno hanya menjadi milik satu golongan, satu kelompok apalagi milik satu partai. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan eksistensi Bung Karno yang bukan hanya milik bangsa Indonesia tetapi juga milik dunia.

“Karena jasa-jasa Bung Karno terhadap insiprasi kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung dan berbagai legasi Bung Karno lainnya kepada dunia,” ujarnya. 

Ia berharap saat Prabowo resmi menjadi presiden bisa menjadi pemimpin yang adil dan bijak serta berani menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diwariskan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya.

“Saya juga berharap Pak Prabowo tidak menjadi pemimpin yang antikritik dan tidak menganggap pihak-pihak yang tidak bergabung dalam pemerintahannya serta pihak-pihak yang mengkritiknya sebagai ‘pengganggu’,” ujarnya.

Hal itu lantaran dalam sistem demokrasi yang diwariskan para pendiri bangsa dan termaktub dalam konstitusi, telah memberikan hak bagi rakyat Indonesia untuk mengawasi jalannya kekuasaan negara agar terjadi check and balances.

“Serta tidak menjadi negara yang autoritarian karena demokrasi Pancasila yang mengajarkan keseimbangan politik adalah pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.