Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI FISIP UI) mengadakan diskusi tentang isu Keamanan Nasional yang menyoroti alat sadap yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Amnesty International baru-baru ini melaporkan pembelian dan penggunaan alat sadap oleh pemerintah Indonesia yang diduga berasal dari Israel. Penggunaan spyware ini dianggap sebagai tindakan represif terhadap kebebasan sipil dan memunculkan isu pelanggaran HAM di Indonesia.
Diskusi diadakan pada tanggal 30 Mei 2024 dengan tema “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil” di Auditorium Ilmu Komunikasi. Diskusi dipimpin oleh Broto Wardoyo dari Departemen Hubungan Internasional FISIP UI dan dihadiri oleh sejumlah pembicara terkemuka yang memberikan wawasan mendalam mengenai topik tersebut.
Ketua Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Asra Virgianita, menegaskan bahwa diskusi ini relevan dengan kehidupan sehari-hari dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai isu Keamanan Nasional dan HAM. Peserta diskusi dari kalangan akademisi dan masyarakat diajak untuk melihat isu ini dari berbagai sudut pandang guna mendapatkan pemahaman yang seimbang.
Diskusi menghadirkan beberapa pembicara seperti Sulistyo (Deputi Bidang Keamanan Siber BSSN RI), Brigjen Pol I Made Astawa (Wakil Kepala Densus 88 AT Polri), Herik Kurniawan (Pemimpin Redaksi GTV dan Ketua IJTI), Mabda Haerunnisa Fajrilla Sidiq (peneliti The Habibie Center), A J Simon Runturambi (Ketua Prodi Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI), dan Ali Abdullah Wibisono (Dosen Keamanan Internasional FISIP UI).
Diskusi membahas tentang perlindungan data sebagai isu nasional, penggunaan OSINT dalam pengumpulan intelijen, dan landscape keamanan siber di Indonesia. Dalam konteks keamanan siber, penting untuk menentukan siapa yang menjadi target dan tujuan keamanan nasional.
