Jakarta – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers mengenai Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada hari Senin (24/6).
“Sudah kami sampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo dan beliau memberikan jaminan. APBN 2024 akan tetap menjaga defisitnya di bawah 3% dan ini komitmen yang sama yang sudah kami sampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen untuk defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan DPR telah menyetujui defisit APBN berada di kisaran 2,29-2,82 persen terhadap PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih dalam kisaran tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, pembicaraan mengenai menjaga defisit APBN juga membantah kabar yang beredar mengenai peningkatan rasio utang hingga 50 persen terhadap PDB.
“Posisi RUU APBN 2025 dalam proses ini, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi yang terus kami lakukan dengan tim Presiden terpilih menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang kami susun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru Presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo,” jelas Menkeu.
Thomas Djiwandono, sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, juga memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen terhadap PDB.
“Itu tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen terhadap target-target yang sudah direncanakan pemerintah saat ini dan akan disepakati oleh DPR nantinya,” pungkasnya.
Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mencapai target-target yang telah direncanakan pemerintah dan disetujui oleh DPR RI dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mendatang.
“Intinya, kami berkomitmen untuk target-target yang akan direncanakan pemerintah saat ini dan disepakati oleh DPR nantinya,” ujar Thomas.
