Kamis, 26 September 2024 – 05:56 WIB
Jakarta, VIVA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Bambang Widjojanto alias BW menyoroti netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, termasuk Pilkada 2024.
BW mencatat ada tiga hal yang mungkin terjadi dalam Pilkada 2024. Menurutnya, hal yang sama kemungkinan juga terjadi dalam Pilgub Sumut 2024.
“Netralitas, politik uang, dan kriminalisasi. Di semua Pemilu terutama Pilkada, terdapat tiga hal yang terjadi. Dan, hal ini dapat dipastikan juga akan terjadi di Sumut,” kata BW di Kota Medan, Rabu 25 September 2024.
BW menyatakan bahwa ASN dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ASN pegawai negeri, ASN penyelenggara, dan ASN aparat hukum. Menurutnya, ketiganya sangat mungkin terlibat dalam membantu salah satu pasangan calon di Pilkada.
“Iya, netralitas akan kita bahas dulu. Saat ini kita sedang melakukan penelitian tentang hal itu, misalnya di Sumut, ada penjabat yang melakukan promosi. Bisa jadi karena diperintahkan, atau karena memiliki jaringan. Mereka memiliki kepentingan terhadap organisasi (atau kelompok),” jelas BW.
BW melihat bahwa untuk Pilkada Sumut, sudah ada ASN yang ditempatkan sebagai Penjabat (Pj) Kepala Daerah. Langkah ini diambil untuk menjalankan pemerintahan dan untuk membantu memenangkan salah satu pasangan calon.
“Ketika ia didukung dengan promosi, maka ia harus membalasnya. Sehingga, dia melakukan pengendalian terhadap unsur-unsur dinas,” lanjut BW. “Pj tersebut dipromosikan, sehingga dia bekerja untuk itu,” katanya.
BW juga menyinggung tentang keberadaan pemberi modal atau bohir yang diduga memiliki akses kekuasaan di pemerintah pusat.
“Dalam kasus Sumut, ada hal khas, suka atau tidak suka, Bobby memiliki hubungan dengan Pak Jokowi atau pemerintah pusat. Itu fakta, sehingga ada kemungkinan penempatan Pj juga terkait dengan hal tersebut,” ujar BW. “Pihak bohir yang selama ini terlibat dalam relasi kekuasaan tersebut, mereka mendukung,” tambah Bambang.
Selain itu, BW juga mengatakan bahwa politik uang kemungkinan akan menjadi hal yang melekat dalam Pilkada, di mana politik uang tersebut akan menyasar kelompok dengan kondisi keuangan menengah ke bawah.
“Politik uang adalah hal kedua yang harus diperhatikan, mengapa kita bicara tentang kelompok menengah ke bawah, karena di tempat-tempat tersebut akan menjadi sasaran politik uang,” jelas BW.
Terakhir, BW menyebutkan bahwa kriminalisasi juga akan terjadi dalam Pilkada, terutama terhadap lawan politik. Jika hal ini terjadi, ia khawatir bahwa hal tersebut dapat membahayakan jalannya demokrasi dalam Pilkada 2024.
“Para anggota desa yang tidak setuju, dapat ditekan, sehingga netralitas bisa berubah menjadi kriminalitas. Ini terkait, tidak dapat dipisahkan. Yang paling mengerikan adalah jika penegak hukum juga terlibat,” kata BW.
BW menyarankan jika ASN dalam penegak hukum diduga terlibat dalam Pilkada, maka lebih baik untuk melaporkan ke pihak yang berwajib.
“Tidak ada pilihan lain, langkah yang diambil harus menggunakan instrumen yang ada di kepolisian, termasuk Kompolnas dan propam,” ujar BW.
