Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa pemerintah provinsi dan Kementerian PUPR sebenarnya telah memiliki proposal perencanaan untuk mengatasi banjir di wilayah Bekasi dan Karawang. Salah satu langkah yang diperlukan adalah pelebaran sungai yang membutuhkan dana sebesar Rp10 triliun. Namun, rencana tersebut terhambat karena Pemprov Jabar tidak memiliki anggaran yang mencukupi.
Dalam upaya penanganan banjir di Bekasi, Gubernur Dedi Mulyadi berinisiatif untuk melibatkan semua pihak terkait, termasuk bupati, wali kota, dan daerah aliran sungai untuk melakukan pembebasan tanah secara bertahap dengan alokasi anggaran dari APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi pembangunan aliran sungai oleh pemerintah pusat.
Sementara itu, terkait dengan penanganan banjir di Karawang, Gubernur Dedi Mulyadi telah bertemu dengan warga setempat dan kesulitan dalam opsi relokasi. Warga sepakat untuk dibangun rumah panggung dengan desain tinggi 2,5 meter agar lebih aman dan sesuai dengan lingkungan sekitar. Gubernur juga menyoroti masalah tata ruang yang kacau di Jawa Barat, yang menyebabkan alih fungsi lahan serapan air menjadi lahan bangunan dan komersil.
Demi mengembalikan fungsi lahan serapan air yang tersisa, Gubernur Dedi Mulyadi berencana untuk mengeluarkan Pergub tentang Larangan Alih Fungsi. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, daerah resapan, daerah aliran sungai, dan mata air menjadi lahan bangunan komersial. Dengan langkah-langkah ini diharapkan penanganan banjir di Bekasi, Karawang, Depok, dan Bogor dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.
