Pentingnya Reformasi Intelijen Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Keamanan
Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie menyelenggarakan diskusi terbatas mengenai Dinamika Reformasi Tata Kelola Intelijen Indonesia pada 19 Maret 2025. Diskusi ini melibatkan akademisi, peneliti, dan praktisi untuk membahas tantangan serta prospek reformasi intelijen Indonesia.
Reformasi Intelijen Indonesia harus memperkuat kelembagaan Badan Intelijen Negara (BIN) agar dapat lebih adaptif terhadap ancaman global. Reformasi Intelijen Indonesia perlu mencakup transformasi kultur kerja dan peningkatan pengawasan kelembagaan.
Reformasi Intilijen Indonesia
Menurut Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, keberhasilan lembaga intelijen ditentukan oleh kemampuannya dalam mengidentifikasi dan merespons ancaman secara tepat waktu. Model Threat-Based Intelligence telah menjadi standar operasional di berbagai negara, dan BIN perlu mengadopsi pendekatan ini agar tidak hanya bereaksi terhadap kejadian, tetapi juga mencegah eskalasi ancaman sebelum terjadi.
Transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran intelijen dalam menganalisis potensi ancaman. Situasi ekonomi yang tidak stabil bisa menjadi indikasi bahwa intelijen belum berfungsi secara optimal dalam mendeteksi dan mengantisipasi risiko yang akan datang.
Reformasi Rekrutmen dan Kultur Intelijen
Peneliti dari Center for International Relations Studies, Awani Yamora Masta, menyoroti bahwa efektivitas badan intelijen sangat dipengaruhi oleh sistem rekrutmen dan penempatan personel. Rekrutmen harus berbasis kompetensi teknis dan bukan sekadar kedekatan politik.
Kultur intelijen yang mengutamakan kerahasiaan menghadapi tantangan akibat keterbukaan informasi yang semakin meningkat. Penggunaan seragam agen intelijen dan perubahan nomenklatur lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) perlu diperhatikan agar tidak menarik perhatian publik secara berlebihan.
Penguatan Mekanisme Pengawasan untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang
Muhamad Haripin dari BRIN menegaskan bahwa BIN harus memiliki pengawasan yang ketat agar tidak menyalahgunakan wewenangnya. Tantangan terbesar dalam sistem intelijen Indonesia adalah tumpang tindih kewenangan antar-lembaga serta minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan operasional.
Negara-negara lain telah menerapkan mekanisme oversight atau pengawasan terhadap badan intelijen mereka. Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan komite khusus di DPR atau mekanisme audit independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kerja intelijen.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Penguatan Kelembagaan Dan Penerapan Threat-Based Intelligence Sebagai Standar Operasional
Sumber: Kelembagaan Intelijen Harus Diperkuat, Model Threat Based Intelligence Jadi Standar Utama Operasional Badan Intelijen Di Banyak Negara
