Reformasi Intelijen Indonesia: Penekanan pada Tata Kelola dan Pengawasan
Reformasi Intelijen Indonesia merupakan agenda penting yang harus terus diperkuat. Ada dua tantangan utama yang perlu diperhatikan, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Aditya Batara Gunawan, menegaskan hal ini dalam diskusi mengenai “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen” di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta.
Untuk meningkatkan profesionalisme dalam lingkup intelijen, penting untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi. Menurut Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara 2017-2020, Mayjen TNI (Purn) Dr. Rodon Pedrason, lembaga intelijen harus lebih akademis dan adaptif terhadap perubahan strategis. Penambahan kedeputian baru, seperti siber, komunikasi, dan informasi di Badan Intelijen Negara (BIN), merupakan bagian dari Reformasi Intelijen Indonesia.
Selain itu, penguatan teknologi intelijen melalui penggunaan produk dalam negeri dianggap penting. Diyauddin, seorang Analis Utama Maha Data Lab 45, mengemukakan bahwa ketergantungan pada teknologi luar negeri dapat memberikan kerawanan. Oleh karena itu, pengembangan teknologi intelijen yang mandiri dan sesuai dengan kebutuhan nasional menjadi hal yang harus didorong.
Reformasi Intelijen Indonesia harus mampu beradaptasi dengan tantangan global dan domestik yang semakin kompleks. Diperlukan manajemen sumber daya manusia yang efektif, mekanisme pengawasan yang transparan, serta penguatan teknologi intelijen dalam negeri. Semua langkah tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keamanan dan kedaulatan negara.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan Dalam Tata Kelola Dan Pengawasan
Sumber: Dinamika Reformasi Dan Tata Kelola Intelijen, Ini Tantangannya
