Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan pembaharuan tarif setelah beberapa bulan dalam pembahasan. Tarif dasar sebesar 10 persen diberlakukan pada hampir semua barang impor yang memasuki AS, sementara “Tarif Timbal Balik” juga dikenakan terhadap beberapa negara termasuk Indonesia dengan tarif sebesar 32 persen. Menanggapai perubahan kebijakan global, Presiden Prabowo Subianto telah merancang tiga gebrakan besar sejak hari pertamanya dilantik. Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno, menekankan bahwa pemahaman Presiden Prabowo terhadap dinamika geopolitik, hubungan internasional, dan perdagangan global menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Salah satu langkah signifikan yang diambil oleh Presiden Prabowo adalah memperluas jaringan mitra dagang Indonesia dengan mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Kehadiran Indonesia dalam berbagai perjanjian dagang multilateral dan bilateral seperti RCEP, OECD, serta perjanjian dagang lainnya semakin memperkuat posisi Indonesia di panggung perdagangan internasional. Presiden Prabowo juga mengutamakan kebijakan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Dengan peluncuran BPI Danantara, Indonesia diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor tetapi juga mengurangi ketergantungan pada investasi asing, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain itu, untuk memperkuat daya beli masyarakat, Presiden Prabowo meluncurkan program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendirikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan tujuan memperkuat ekonomi desa serta mengurangi ketergantungan pada impor. Semua gebrakan strategis ini diharapkan dapat menjaga Indonesia tetap tumbuh dan stabil di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, serta tetap mempertahankan posisi sebagai kekuatan ekonomi yang optimis di Asia Tenggara dan di tingkat global.
