Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya agar kuota impor untuk komoditas atau bahan baku tidak diskriminatif dan tidak hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Prabowo menyoroti kebijakan yang menetapkan kuota impor hanya untuk beberapa perusahaan tertentu, yang dianggapnya tidak masuk akal. Dia telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghilangkan mekanisme kuota impor yang dianggap menghambat neraca perdagangan negara.
Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran yang disuarakan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang tengah mencari keseimbangan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah penerapan tarif timbal balik di masa pemerintahan Donald Trump. Ketua Apindo, Shinta Kamdani, menjelaskan bahwa dalam menghadapi dampak tarif timbal balik AS, pihaknya langsung berkomunikasi dengan mitra di AS untuk memahami situasi. Mereka berdiskusi mengenai komoditas yang terkena dampak seperti kapas dan jagung.
Apindo meminta agar impor dilakukan secara langsung ke industri, tanpa melewati pihak ketiga, sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang ada. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu dalam mencapai keseimbangan perdagangan yang diinginkan. Prabowo Subianto dan Apindo berupaya untuk menjaga hubungan perdagangan yang adil dan seimbang, serta berkomitmen untuk memastikan kepentingan semua pihak diindahkan dalam kebijakan impor.
