Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa Indonesia dan Malaysia telah menyetujui untuk mengejar solusi sementara terkait sengketa perbatasan maritim di Ambalat. Dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Prabowo menekankan komitmen bersama untuk memprioritaskan kepentingan nasional sambil memajukan kerja sama yang saling menguntungkan. Mereka berencana untuk memulai kerja sama ekonomi di Ambalat sementara menunggu penyelesaian hukum, dengan prinsip eksploitasi sumber daya secara adil. Kedua pemerintah menyatakan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi prioritas utama, dengan pendekatan pragmatis dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan bersama.
Berbicara tentang isu geopolitik, Prabowo dan Anwar juga membahas pentingnya kerja sama global dalam mendorong perdamaian di tengah konflik internasional. Mereka menyambut baik gencatan senjata terbaru antara Israel dan Iran serta mendiskusikan perkembangan konflik Israel-Iran dan situasi di Palestina, sembari terus menganjurkan solusi damai dari semua pihak. Perdana Menteri Anwar menekankan pentingnya tindakan segera dalam memulai kerja sama ekonomi di area yang diperebutkan seperti Ambalat, demi memberikan manfaat langsung bagi penduduk daerah perbatasan. Dia menyoroti bahwa menunggu proses hukum dapat memakan waktu yang lama, sementara kerja sama ekonomi dapat segera dilakukan.
Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Malaysia dihadiri oleh sejumlah pejabat senior Indonesia, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kerja sama ekonomi yang diusulkan oleh kedua pemimpin ditekankan sebagai langkah yang dapat memberikan manfaat nyata bagi kedua negara dan rakyatnya, dengan menempatkan kebutuhan nasional di atas segalanya.