Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi sorotan. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini terutama terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi akar permasalahan. DPRD bersama pegiat lingkungan telah mengkritik keberadaan KJA ini. Perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan bahwa aktivitas mereka sudah berjalan sejak tahun 2019. Menghadapi situasi ini, DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan. Menyikapi hal ini, muncul kebutuhan akan penyelesaian dan penanganan yang cermat serta berkelanjutan agar konflik terkait pemasangan KJA ini dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD
Read Also
Recommendation for You

Fraksi PDIP Pangandaran Dukung KUA-PPAS 2027 dengan Catatan Kritis Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)…

DPRD Kabupaten Pangandaran Mendukung Pemanfaatan Lahan di Cintaratu untuk Pusat Keagamaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah…

Pangandaran Fokus Kembangkan Perekonomian Melalui Pariwisata Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin H.M.M., menyoroti pentingnya…

DPRD Pangandaran Fokus pada Strategi Tata Kelola Air Terintegrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten…

Fraksi Gerindra Perhatikan Efisiensi Birokrasi dan Belanja Publik dalam KUA-PPAS Pangandaran 2027 Fraksi Partai Gerindra…







