Reformasi Polri Sebagai Investasi Demokrasi yang Harus Difokuskan pada Transformasi Budaya, Ethika, dan Sistem Internal
Analis politik senior, Boni Hargens, menyoroti pentingnya komisi Reformasi Polri untuk memusatkan perhatian pada upaya transformasi budaya, etika, dan sistem internal Polri. Menurutnya, reformasi Polri bukan hanya sekadar kebutuhan teknis dalam penegakan hukum, tetapi juga merupakan investasi fundamental bagi demokrasi di Indonesia. Boni menyampaikan pendapat ini dalam sebuah diskusi di Jakarta pada Minggu, 14 Desember 2025.
Boni menekankan bahwa reformasi Polri seharusnya tidak bergantung pada politik jangka pendek, melainkan harus memiliki tujuan yang lebih luas: memperkuat Polri dalam kerangka demokrasi dan partisipatif kolektif. Hal ini adalah tanggung jawab bersama antara Polri, pemerintah, dan masyarakat sipil. Transformasi budaya institusional Polri dianggap sebagai langkah yang krusial untuk memperkuat lembaga tersebut dalam menjalankan kewenangannya demi mewujudkan negara hukum (rechtsstaat) dan memperkuat demokrasi.
Boni menegaskan bahwa fokus reformasi Polri harus terarah untuk mengubah Polri menjadi lembaga yang mampu merakyatkan dan demokratisasi negara. Dia berpendapat bahwa perubahan kultur hierarkis-militeristik menjadi orientasi pelayanan publik dengan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap HAM adalah langkah penting. Tanpa transformasi budaya, perubahan lain seperti struktural atau kepemimpinan bisa menjadi sia-sia. Oleh karena itu, Kepolisian sipil yang demokratis harus menjadi tujuan reformasi Polri saat ini.
Boni juga menyoroti area kunci dalam transformasi budaya Polri, seperti pendidikan, pelatihan dengan fokus pada HAM, etika, dan community policing. Dia mendorong pengembangan kompetensi, penerapan teknologi modern, dan standar internasional untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas anggota Polri. Selain itu, aspek penting lainnya adalah akuntabilitas, budaya dialog terbuka, rekrutmen berbasis integritas dan kapasitas, penerapan sistem reward dan punishment, serta kepemimpinan yang menjadi contoh dalam mewujudkan nilai-nilai kepolisian demokratis.
Boni juga mengekspresikan kekhawatirannya terhadap politisasi reformasi Polri yang dapat melemahkan lembaga tersebut dan menghambat transformasi positif yang sedang berlangsung. Di tengah berbagai tantangan ini, fokus pada transformasi budaya Polri diharapkan dapat menciptakan kepolisian yang lebih demokratis dan mampu memperkuat demokrasi Indonesia.
