Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI memberikan dukungan penuh dalam pemulihan layanan administrasi kependudukan (Dukcapil) bagi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Upaya ini bertujuan untuk mengganti dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat bencana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Kemendagri telah membentuk sembilan tim khusus sejak 19 November untuk mempercepat pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan di wilayah terdampak.
Menurut Tito, sebagian besar layanan Dukcapil di daerah lain masih beroperasi dengan baik. Hingga saat ini, Kemendagri telah menerbitkan 63.230 dokumen kependudukan bagi warga terdampak, yang semuanya diberikan secara gratis. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan sosial dan administratif masyarakat pascabencana serta memastikan hak-hak kependudukan warga terpenuhi. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya juga mengungkapkan berbagai capaian konkret yang telah diraih dalam penanganan bencana di tiga provinsi tersebut.
Semua upaya ini dilakukan tanpa dipungut biaya apa pun, dengan harapan dapat membantu masyarakat yang kehilangan dokumen agar dapat kembali memiliki data kependudukan resmi yang diperlukan untuk mengakses layanan publik. Kemendagri akan terus melanjutkan langkah ini agar seluruh warga terdampak bisa memiliki dokumen kependudukan yang diperlukan secara cepat dan mudah. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat mempercepat pemulihan sosial dan administratif masyarakat pascabencana di Sumatera.
