BGN Tekankan Perlindungan Tenaga Kerja dalam Program MBG
Pada Kamis, 14 Mei 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya perlindungan tenaga kerja bagi relawan dan pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
SPPG Diminta Memberikan Jaminan Ketenagakerjaan
Setiap SPPG diminta untuk memberikan jaminan ketenagakerjaan kepada seluruh relawan dan pekerja. Dalam pelaksanaan program, mereka bekerja setiap hari dengan kondisi risiko tinggi. Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, setiap yayasan wajib memastikan BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai dan relawan sesuai dengan keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025.
Biaya Operasional sebagai Jaminan Perlindungan
Hidayati juga menambahkan bahwa biaya operasional sebesar Rp3.000 yang dibayarkan secara at cost dapat digunakan untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi relawan. Hal ini merupakan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan.
Perlindungan tenaga kerja tersebut merupakan bentuk dukungan negara dalam melindungi pelaksana Program MBG di lapangan. Kolaborasi antara BGN dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan memberikan perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, santunan, layanan kesehatan, dan beasiswa pendidikan anak kepada pekerja SPPG.
Hidayati menekankan bahwa perlindungan tenaga kerja bukan hanya kebijakan administratif, melainkan juga strategi untuk menjaga kualitas pelayanan Program MBG secara nasional. Dengan meningkatkan rasa aman dan perlindungan bagi pekerja, kualitas pelayanan akan semakin baik, dan program akan terjaga keberlanjutannya.
Percepatan Standar Layanan Hasil Survei (SLHS) dan penguatan perlindungan ketenagakerjaan membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, dan yayasan pengelola SPPG.
