Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak runtuh dalam satu peristiwa. Kejatuhannya merupakan ujung dari perjalanan panjang yang dimulai sejak pertumbuhan gerakan komunis pada awal abad ke-20, melewati konflik bersenjata pada 1948, kebangkitan elektoral pada 1950-an, hingga perubahan politik besar setelah peristiwa 30 September 1965.
Dari ISDV ke kekuatan politik nasional
Akar gerakan komunis di Indonesia bermula dari pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914. Organisasi ini berkembang dan pada 1920 berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, yang kemudian dikenal sebagai PKI.
Pada 1926, PKI terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Gerakan itu gagal dan diikuti penindakan terhadap anggota serta pendukungnya. Aktivitas partai pun mengalami pembatasan dan tekanan selama masa pemerintahan kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali tampil dalam politik nasional. Namun, pada 18 September 1948, partai tersebut dan kelompok-kelompok kiri terlibat dalam konflik bersenjata dengan pemerintah Republik Indonesia di Madiun.
Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan mencatat Peristiwa Madiun sebagai puncak konflik antara pemerintah dan oposisi sayap kiri, khususnya Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang mencakup sejumlah organisasi berhaluan kiri, termasuk PKI. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga mencatat adanya proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata.
Pemerintah mengakhiri konflik tersebut dalam beberapa bulan. Sejumlah pemimpin dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sementara sebagian lainnya tewas. Peristiwa itu menjadi titik penting dalam memburuknya hubungan PKI dengan pemerintah dan kelompok politik lain.
Menguat pada 1950-an, tertekan setelah 1965
Setelah mengalami kehancuran organisasi akibat Peristiwa Madiun, PKI membangun kembali kekuatannya pada dekade 1950-an di bawah kepemimpinan D.N. Aidit dan sejumlah tokoh lainnya. Basis dukungan diperluas ke kalangan buruh, petani, pemuda, serta kelompok masyarakat lain.
Dalam Pemilu 1955, PKI memperoleh 6.179.914 suara atau 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR. Perolehan itu menghasilkan 39 kursi dan menempatkan PKI di urutan keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU. Untuk pemilihan anggota Konstituante, PKI meraih sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi.
Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan dimulainya Demokrasi Terpimpin, PKI menjadi salah satu pendukung gagasan Nasakom, yakni penyatuan unsur nasionalis, agama, dan komunis. Pengaruhnya semakin besar pada awal 1960-an, tetapi ketegangan dengan Angkatan Darat serta kelompok politik dan sosial lain juga meningkat. Perselisihan itu mencakup persoalan politik, ideologi, organisasi massa, agraria, dan gagasan pembentukan angkatan kelima.
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, sejumlah perwira Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Para korban kemudian dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S.
Penafsiran mengenai pihak yang bertanggung jawab dan tingkat keterlibatan PKI sebagai organisasi masih berbeda di kalangan sejarawan. Narasi resmi pada masa Orde Baru mengaitkan G30S dengan PKI, sementara penelitian dan sumber sejarah lain membahas keterlibatan sejumlah aktor dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda. ANRI menekankan penggunaan arsip dari Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang untuk mengkaji peristiwa tersebut.
Pembubaran dan dampak kemanusiaan
Setelah G30S gagal, Angkatan Darat di bawah Soeharto mengambil langkah untuk mengendalikan keadaan dan melakukan tindakan terhadap PKI, organisasi, serta orang-orang yang dianggap terkait. Pada akhir 1965 hingga 1966 terjadi penangkapan, pembunuhan, penahanan, dan berbagai bentuk kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI.
Komnas HAM mencatat adanya pembunuhan, pemindahan penduduk secara paksa, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa dalam rangkaian peristiwa 1965-1966. Dampaknya juga dirasakan oleh orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI serta keluarga mereka.
Pada 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan keputusan yang membubarkan PKI dan menyatakan partai beserta organisasi massanya sebagai organisasi terlarang. Keputusan itu diperkuat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 pada 5 Juli 1966, yang melarang PKI di seluruh Indonesia serta kegiatan penyebaran atau pengembangan komunisme, Marxisme, dan Leninisme.
Pembubaran tersebut mengakhiri keberadaan PKI sebagai kekuatan politik resmi. Perubahan setelah 1965 turut mempercepat berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno dan munculnya Orde Baru. Soeharto kemudian diangkat sebagai Presiden pada 1968.
Hingga kini, G30S dan kekerasan 1965-1966 tetap menjadi objek kajian, terutama terkait aktor, motif, tingkat keterlibatan PKI, dan rangkaian kekerasan setelahnya. ANRI pada 2024 menegaskan pentingnya membaca beragam arsip agar penelitian mengenai periode tersebut dapat memperkaya pemahaman sejarah Indonesia.
