Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang berkaitan dengan lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa, 13 Oktober 2026. Penindakan yang disebut berlangsung di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek itu diduga terkait dugaan penyelewengan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran penanggulangan bencana.
Informasi yang beredar menyebut operasi berlangsung sejak Selasa siang hingga malam. Perkara tersebut diduga berhubungan dengan transaksi pemberian komitmen fee dalam proyek pengadaan. Sejumlah pihak dari internal BNPB dan pihak swasta yang diduga menjadi rekanan proyek disebut turut diamankan.
Penyidik Datangi Kantor BNPB
Usai melakukan operasi di sejumlah lokasi, penyidik dikabarkan mendatangi kantor BNPB di Jalan Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, pada Selasa malam sekitar pukul 21.00 WIB. Kedatangan itu disebut berkaitan dengan upaya mengamankan dokumen dan barang bukti yang relevan dengan perkara.
Sejumlah ruangan strategis di kantor tersebut dikabarkan menjadi lokasi pemeriksaan. Ruangan itu antara lain ruang kerja pejabat serta bagian yang berkaitan dengan sistem penanggulangan bencana. Sementara itu, informasi mengenai kemungkinan penyegelan ruangan, termasuk ruang kerja Sekretaris Utama BNPB, masih perlu dikonfirmasi melalui keterangan resmi KPK.
Belum ada informasi resmi mengenai jumlah pihak yang diamankan, uang yang disita, maupun detail konstruksi perkara. Karena itu, informasi yang beredar mengenai operasi tersebut masih harus dibaca sebagai laporan awal sampai KPK menyampaikan penjelasan.
Nama Pejabat Disebut dalam Informasi Awal
Salah satu nama yang disebut dalam materi terkait OTT itu adalah Rustian, yang menjabat sebagai Sekretaris Utama BNPB. Selain pejabat tersebut, informasi awal juga menyebut kemungkinan adanya pejabat pembuat komitmen (PPK), staf administrasi, pegawai internal, serta perwakilan perusahaan penyedia barang dan jasa.
Penyebutan nama dan jabatan tersebut tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Status hukum setiap pihak tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan pengumuman resmi KPK. Identitas pihak yang benar-benar diamankan juga belum dapat dipastikan tanpa keterangan dari lembaga penegak hukum tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian karena BNPB memiliki tugas penting dalam koordinasi penanggulangan bencana dan mobilisasi bantuan bagi masyarakat terdampak. Dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan lembaga itu berpotensi memengaruhi perhatian publik terhadap tata kelola dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan kemanusiaan. Namun, arah perkara, pihak yang bertanggung jawab, serta barang bukti yang telah diamankan masih menunggu penjelasan resmi KPK.












