Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada 31 Agustus 2025. Rapat ini diadakan saat situasi politik dan sosial sedang darurat karena gelombang demonstrasi yang menuntut evaluasi anggota DPR. Di sidang tersebut, disetujui langkah-langkah tegas, seperti pencabutan keanggotaan bagi anggota DPR yang terlibat kontroversi dan moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025. Keputusan ini merupakan upaya untuk memulihkan kepercayaan publik. Presiden juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat dan meminta agar kementerian dan lembaga membuka akses bagi publik untuk menyampaikan masukan secara damai. Namun, Presiden juga menegaskan bahwa aparat akan bertindak tegas terhadap aksi anarkis. Beberapa poin penting yang dihasilkan dari rapat tersebut antara lain:
Pimpinan partai politik diminta untuk bertindak tegas terhadap anggota DPR yang melakukan pelanggaran.
Pemeriksaan kasus Affan harus dilakukan secara cepat, transparan, dan terbuka untuk publik.
Evaluasi tunjangan DPR dan moratorium kunjungan ke luar negeri harus dilakukan oleh pimpinan DPR.
Semua kementerian/lembaga hingga DPR diminta untuk membuka ruang aspirasi bagi masyarakat.
Polisi harus menjadi pelindung masyarakat dan fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat.
Kesimpulannya, stabilitas nasional menjadi prioritas utama dalam rangka menjaga kepercayaan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah situasi yang menantang. Presiden Prabowo menutup arahannya dengan pesan penting agar semua elemen bangsa tetap menjaga persatuan dan bekerja sama demi mewujudkan masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
