Senin, 25 Desember 2023 – 21:14 WIB
Jakarta – PT Pupuk Indonesia mengonfirmasi bahwa harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi wajib diberlakukan di seluruh mitra kios pupuk lengkap (KPL) yang berjumlah lebih dari 25.000 di Indonesia. Pupuk bersubsidi juga hanya dapat ditukar di kios resmi.
SVP PSO Wilayah Barat Pupuk Indonesia, Fickry Martawisuda menjelaskan, hal ini dilakukan setelah petani di Kabupaten Brebes melaporkan penjualan pupuk bersubsidi yang diduga dilakukan oleh pengecer yang tidak resmi.
“Berdasarkan aturan yang berlaku, pupuk bersubsidi hanya bisa ditukar di kios resmi jaringan Pupuk Indonesia. HET ditetapkan oleh Pemerintah bagi petani yang melakukan penukaran secara tunai dalam kemasan tertentu dan langsung di kios, bukan diantar ke lokasi petani bahkan perorangan,” ujar Fickry seperti yang dikutip dari keterangannya, Senin, 25 Desember 2023.
Fickry memastikan bahwa distribusi atau penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan Pupuk Indonesia sudah berjalan dengan baik. Distribusi mulai dari gudang lini I sampai kios sudah terdigitalisasi.
Dalam mendukung proses pendistribusian, Pupuk Indonesia didukung oleh fasilitas distribusi seperti 15 unit pengantongan dan distribution center, 13 kapal dengan 222 rute angkutan laut, 8.131 armada truk angkutan darat, 581 gudang dengan kapasitas 2,89 juta ton, memiliki 1.077 jaringan distributor, serta lebih dari 25.000 mitra kios resmi.
“Hingga saat ini, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebesar 39.202 ton ke Kabupaten Brebes, angka tersebut terdiri dari 29.470 ton urea dan 9.732 ton NPK. Pupuk Indonesia telah menyalurkan 71 persen dari total alokasi yaitu 55.000 ton pupuk bersubsidi di Kabupaten Brebes,” tambahnya.
Selain itu, Perusahaan juga menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebesar 8.479 ton atau setara 259 persen dari ketentuan minimum yang ditetapkan Pemerintah, seluruh stok pupuk bersubsidi ini bisa dimanfaatkan petani Kabupaten Brebes khususnya petani yang berhak atau terdaftar pada e-Alokasi.
“Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022, yaitu wajib tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (SIMLUHTAN), menggarap lahan maksimal dua hektare,” pungkasnya.
