Jumat, 9 Februari 2024 – 21:12 WIB
Jakarta – Dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, berharap bahwa Pemilu Presiden 2024 tetap kondusif sampai seluruh prosesnya selesai.
NU dan Muhammadiyah mendorong agar pemilihan presiden bisa berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan sesuai asas pemilu yang telah disepakati bersama. “Kami senang kampanye berjalan lancar, tidak ada insiden yang mengganggu proses politik ini. Harapan kita tetap lancar sampai selesai, apa pun hasilnya kita terima,” kata Sekretaris Jenderal NU Saifullah Yusuf dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 9 Februari 2024.
Gus Ipul, sapaan akrabnya, tidak memungkiri bahwa suhu politik memanas selama proses Pilpres ini berjalan, tetapi semua pihak bisa menempatkan diri dengan baik dan memaklumi sebagai bagian dari dinamika politik.
Jika ada imbauan oleh sementara kalangan dan harapan agar pemilu bebas dari pelanggaran, Gus Ipul, melihat hal itu lumrah. “Saya sekian kali berkontestasi di pemilu dan selalu ada imbauan agar tidak ada kecurangan,” katanya.
Instrumen yang ada, kata Gus Ipul, dapat digunakan oleh pihak yang tidak puas dengan jalan menempuh jalur-jalur yang seharusnya sudah disiapkan oleh konstitusi.
Melanjutkan Gus Ipul, Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan semua pihak harus menerima apa pun hasil Pemilu Presiden sebagai hasil pilihan rakyat dan wujud kedaulatan rakyat.
Ia pun berpesan agar pihak yang menang maupun yang kalah bisa bersikap patut dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. “Yang menang jangan jumawa, yang kalah legawa, setelah pemilu kembali bersatu,” katanya.
Menurut Mu’ti akan bagus bila setelah pemilihan presiden ada proses rekonsiliasi dan akomodasi sehingga tidak ada istilah “the winner takes it all”, yang menang mengambil semuanya sementara yang kalah disingkirkan.
Gus Ipul dan Abdul Mu’ti berharap tidak ada pihak yang mengerahkan massa manakala terjadi perselisihan hasil Pemilu Presiden dan menyerahkannya pada mekanisme hukum.
