Minggu, 9 Maret 2024 – 21:10 WIB
Jakarta – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), meminta pemerintah untuk tidak membatasi operasional angkutan logistik, terutama saat libur hari-hari besar keagamaan.
Karena itu dianggap perlu adanya Surat Keputusan Bersama (SKB), yang ditandatangani oleh lintas pemangku kepentingan seperti Kemenhub, Korlantas Polri, dan Kementerian PUPR. Ketua ALFI DKI Jakarta, Adil Karim menilai, saat ini pemerintah hanya memperhatikan angkutan penumpang pribadi bagi para pemudik, sementara dampaknya terhadap perekonomian tidak dipertimbangkan.
“Padahal, angkutan logistik merupakan urat nadi atau jantung dari kegiatan perekonomian. Jika aktivitasnya dibatasi, dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian nasional kita. Ekspornya tertunda, sehingga tidak ada devisa yang masuk,” kata Adil dalam keterangannya, Minggu, 9 Maret 2024.
Dia juga menambahkan bahwa pembuatan SKB terkait larangan angkutan logistik saat momen libur hari-hari besar, tidak melalui sosialisasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, Adil setuju jika Kemenperin dan Kemendag juga ikut menandatanganinya.
“SKB jangan hanya melibatkan PUPR, Polisi, dan Kemenhub saja. Libatkan Kementerian Perindustrian yang mengatur industri manufaktur dan Kementerian Perdagangan yang mengatur perdagangan kita. Ini penting agar masukan dari pelaku usaha diterima dan dipertimbangkan dalam penyusunan SKB tersebut,” ujarnya.
Adil berharap agar ke depan, pihak Kemendag dan Kemenperin juga harus menandatangani SKB tersebut. Karena mereka mewakili pelaku usaha yang mengetahui proses penyelesaiannya, karena merekalah yang melaksanakannya.
Dengan demikian, Adil menegaskan bahwa SKB semacam itu harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan tidak hanya ditetapkan begitu saja tanpa konsultasi. Sehingga bisa meminimalisir masalah bagi dunia usaha dan memastikan kelancaran kegiatan logistik tanpa hambatan.
