Kamis, 20 Juni 2024 – 12:03 WIB
Makkah – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Yandri Susanto tidak setuju dengan rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 dan menyatakan bahwa pengusulnya kurang memahami ekosistem haji.
“Menurut saya, isu Pansus Haji ini sangat politis dan mungkin tidak memahami banyak persoalan yang sebenarnya terjadi dalam ekosistem haji. Jadi perlu untuk lebih mendalami apa yang terjadi dalam haji sebelum berbicara,” ujar Yandri di Makkah, Arab Saudi, Kamis, 20 Juni 2024.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024.
Menurut Puan, Timwas Haji DPR masih menemukan banyak kebijakan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji.
Pansus Haji ini muncul dari temuan-temuan masalah yang diawasi oleh tim pengawas haji. Salah satu hal yang menjadi perhatian Timwas adalah ketersediaan tenda di Mina, yang ditemukan sangat tidak layak karena sempit.
Yandri heran dengan masalah haji yang terus diperhatikan Tim Pengawas DPR, terutama terkait dengan tenda yang disediakan Pemerintah Arab Saudi hanya berukuran 10×12 meter untuk 160 orang.
Selain itu, Yandri menganggap bahwa evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama sudah cukup dibahas dalam Rapat Kerja Komisi atau Panitia Kerja Haji di DPR RI.
“Menggunakan Raker, Panja, atau FGD sudah cukup, karena setelah ini Menag dan Komisi VIII juga harus menyiapkan haji tahun depan,” kata Yandri.
Mantan Ketua Komisi VIII DPR ini menyatakan bahwa masa reses DPR akan berlangsung hingga 17 Agustus 2024, dan masa jabatan DPR sekarang akan segera berakhir.
Sementara itu, Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan bahwa keterbatasan lahan menjadi salah satu alasan jamaah haji di Mina tidak mendapatkan tenda. (ant)
