Senin, 29 Juli 2024 – 11:17 WIB
Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq membantah pernyataan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf yang menyinggung urusan Pansus Angket Haji 2024 untuk menyerang PBNU.
Menurut Maman, pengguliran Angket Haji murni dalam rangka perbaikan manajemen haji. Anggota Pansus ini menegaskan, PBNU tak perlu ikut dalam urusan politik yang kini tengah bergulir di DPR.
Apalagi, kata politikus PKB itu, angket merupakan hak yang dimiliki parlemen untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan kebijakan yang dinilai bertentangan dengan perundangan.
“Urusan Angket Pansus Haji 2024 adalah urusan kerja DPR dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama,” kata Maman kepada wartawan di gedung DPR Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.
Maman menambahkan Pansus Haji merupakan cara konstitusional. Pansus Haji dibentuk karena dilindungi undang-undang untuk menunjang kerja parlemen dalam melakukan pengawasan dan perbaikan kerja eksekutif.
Dia menekankan dalam Pansus Angket Haji 2024 ini juga sudah disetujui oleh seluruh fraksi di Senayan.
“Pansus haji itu formal, resmi dan Konstitusif. Tidak ada urusan dengan pribadi-pribadi atau PBNU,” ujar Maman yang juga Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB itu.
Lebih lanjut, dia menegaskan Pansus Angket Haji 2024 dibuat untuk memastikan adanya peningkatan pelayanan haji pada masa mendatang. Justru, kata Maman, PBNU perlu berterima kasih atas adanya Pansus Haji itu. Sebab, warga Nahdlatul Ulama yang nantinya juga bakal merasakan perbaikan pelayanan haji.
Sementara, soal pertimbangan pembentukan Pansus angket ini, Maman mengungkapkan sederet persoalan haji pada 2024. Salah satunya soal pembagian kuota haji oleh Kementerian Agama yang tak seusai dengan penetapan yang diketuk pemerintah dan DPR serta soal pelayanan jemaah haji Indonesia pada saat Armuzna yang dianggap buruk.
Sebelumnya, Ketum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, mengatakan perlu mengambil sikap terkait dengan PKB. Belakangan, PBNU bermanuver rencananya akan bentuk Pansus PKB.
Gus Yahya menuturkan warga NU yang jadi konstituen PKB tak sampai 20 persen. Sementara, banyak juga kader NU yang tersebar ke banyak parpol.
“Warga NU yang jadi konstituen PKB tidak sampai 20 persen, dan sisanya berada di berbagai partai lain,” ujar Gus Yahya di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, Minggu 28 Juli 2024.
Dia bilang NU juga harus berpikir mengenai hubungan dengan kekuatan politik yang bukan hanya dengan PKB. Namun, justru dengan sikap itu, kata dia, sejumlah elit PKB menyerang PBNU secara tajam dan frontal.
“Ini bukan berarti NU tidak mau berurusan dengan PKB ya, tetapi NU tidak mau hanya urusi PKB saja,” sebut Gus Yahya.
