Pansus PKB yang Dibentuk oleh PBNU Diminta Segera Memanggil Sekjen Hasanuddin Wahid dan Khofifah

Rabu, 31 Juli 2024 – 20:30 WIB

Jakarta, VIVA – Panitia khusus PKB yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, dikatakan masih akan memanggil sejumlah pihak. Setelah Lukman Edy yang sebelumnya menjabat sebagai sekjen di partai tersebut, Hasanuddin Wahid yang kini menjabat sebagai Sekjen PKB direncanakan akan dipanggil. Termasuk mantan politisi PKB Khofifah Indar Parawansa.

Pemanggilan tersebut diumumkan oleh Lukman Edy, setelah memberikan keterangannya kepada Panitia Khusus PKB. Hal ini dilakukan sebagai dampak dari memanasnya hubungan antara PKB dan PBNU dalam beberapa waktu terakhir.

Lukman mengatakan bahwa PBNU kemungkinan akan memanggil Sekjen Hasanuddin Wahid dan Khofifah Indar Parawansa. Lukman menyebut bahwa pemanggilan para tokoh pendiri PKB bertujuan untuk memperdalam hubungan antara PBNU-PKB.

“Mungkin Sekjen PKB Hasanuddin Wahid akan diundang. Bisa juga diundang tokoh lain, seperti Ibu Khofifah, mungkin Pak Ali Masykur Musa, yang merupakan para pendiri dan tokoh terkemuka di dalam PKB,” kata Lukman kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Juli 2024.

Lukman juga mengungkapkan kemungkinan bahwa dirinya akan dipanggil kembali oleh Panitia Khusus PKB untuk memberikan keterangan lanjutan.

“Saya tidak tahu langkah selanjutnya, namun Pak Amin Said Husni (Ketua PBNU) dan rekan-rekan lain mengingatkan bahwa suatu saat nanti saya akan dipanggil lagi, diundang lagi untuk memperdalam,” jelas Lukman.

Sebelumnya dilaporkan, Lukman Edy menghadiri pemanggilan Panitia Khusus PKB yang dibentuk oleh PBNU. Dia mengakui bahwa ia ditanyai tentang sikap Muhaimin Iskandar alias Cak Imin selama memimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selama 19 tahun.

Lukman mengungkapkan bahwa tata kelola keuangan di PKB tidak transparan dan tidak akuntabel sejak dipimpin oleh Cak Imin.

“Saya harus jujur, saya katakan bahwa yang paling substansial di internal PKB adalah tata kelola keuangan yang tidak transparan dan tidak akuntabel, mulai dari keuangan fraksi, dana Pemilu, dana Pileg, dana Pilpres, hingga sekarang, dana Pilkada tidak transparan dan tidak akuntabel,” ujarnya.

Dia bahkan menyebut bahwa tata kelola keuangan di PKB tidak pernah diaudit. Padahal, seharusnya masalah keuangan dilaporkan dalam forum seperti muktamar.