DPR Dorong Pemerintah Langsung Bertindak, Belasan Warga Ternate Meninggal Akibat Banjir Bandang

Kamis, 29 Agustus 2024 – 00:38 WIB

Jakarta, VIVA – Banjir bandang melanda permukiman penduduk di Kelurahan Rua, Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara dan menewaskan belasan warga. DPR melalui Komisi V juga memperhatikan tragedi bencana ini.

Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri meminta Pemerintah untuk melakukan relokasi permukiman warga dari wilayah yang terkena banjir.

“Dukacita dan keprihatinan kami atas bencana alam di Ternate, terutama untuk korban dan keluarga yang ditinggalkan,” kata Irine, dalam keterangannya, Rabu, 28 Agustus 2024. 

Banjir bandang dan longsor terjadi di Kelurahan Rua, Ternate, pada Minggu dini hari. Akibat bencana tersebut, dilaporkan 18 warga meninggal dunia dan satu orang masih dinyatakan hilang.

Irene mendorong pemerintah untuk terus melakukan pencarian korban dengan maksimal. 
“Pencarian korban dan perbaikan akses perlu dilakukan secepatnya. Semoga semuanya bisa ditangani dengan baik,” ujarnya.

Selanjutnya, Irene juga telah meninjau langsung lokasi bencana banjir bandang di Ternate yang merupakan daerah pemilihannya, pada Selasa kemarin. Dia didampingi oleh pihak Balai Wilayah Sungai (BWS), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Pemerintah Daerah untuk mengecek kondisi para korban. 

Sebelum turun ke lokasi, Irene terlebih dahulu melakukan rapat dengan Pemerintah setempat untuk memperoleh data tentang korban dan kebutuhan mereka.

“Pak Wali akan berkoordinasi agar aksi kita cepat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat secepatnya. Tujuan kita di sini adalah untuk membantu masyarakat,” kata Irine.

Selain itu, Irine juga mengunjungi tempat pengungsian bagi warga yang menjadi korban banjir. Dia juga memeriksa fasilitas di tempat pengungsian dan ketersediaan logistik dan bantuan pangan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Dia juga telah berbicara dengan para korban untuk mengetahui kebutuhan mereka.

Irene juga mendorong agar bantuan penyediaan rumah bagi korban yang rumahnya hancur akibat banjir dan longsor segera direalisasikan oleh Pemerintah.

“Penanganan saat ini dan ke depan bertujuan agar warga terdampak bisa mendapatkan bantuan rumah. Saya sudah berdiskusi dengan rekan-rekan dari PUPR dan Pemerintah Kota agar segera menangani warga terdampak,” jelas Irine.

Lebih lanjut, ia juga sudah melakukan relokasi permukiman warga. Dia juga mengatakan sudah berdiskusi dengan BWS mengenai relokasi pemukiman penduduk di area yang menjadi jalur banjir bandang.

“Area tersebut perlu dinormalisasi, sehingga pemukiman warga bisa direlokasi ke tempat yang aman. Daerah dekat danau tidak boleh lagi dijadikan pemukiman supaya kejadian serupa tidak terulang lagi,” ujarnya.

Pemerintah Kota Ternate telah menetapkan status tanggap darurat banjir dan longsor selama 14 hari, mulai dari 25 Agustus hingga 7 September 2024 menyusul bencana alam ini. Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate secara geografis dan hidrometeorologi termasuk dalam zona rawan bencana karena berada di kawasan Gunung Api Gamalama.

Irene menyatakan siap untuk mengawal dan memberikan solusi serta bantuan sesegera mungkin kepada warga yang terkena dampak bencana di Ternate. Dia mengatakan bahwa kerja sama dengan pihak terkait diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat yang terkena dampak segera mendapatkan bantuan.

“Kita harus menangani dampak bencana ini dengan sebaik mungkin. Melihat gambaran udara ini, ada sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan warga terlebih dahulu. Intinya kita harus mencari solusi terlebih dahulu,” ujarnya.