Senin, 7 Oktober 2024 – 15:32 WIB
Jakarta, VIVA – menjelang pemerintahan baru 2024-2029 di bawah Presiden terpilih Prabowo Subianto, muncul sejumlah kabar bahwa beberapa kementerian yang ada saat ini akan dipecah. Salah satunya adalah Kementerian Agama yang rencananya akan dipisah menjadi Kementerian Haji.
Menyikapi kabar tersebut, Juru Bicara Menteri Agama, Sunanto mengatakan bahwa belum ada pembahasan terkait pembentukan kementerian khusus haji tersebut. Dia menegaskan bahwa Kementerian Agama akan mengikuti kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Mengenai hal tersebut, tidak ada. Belum ada pembicaraan. Karena itu merupakan kebijakan dari Presiden,” kata Cak Nanto kepada wartawan di Jakarta Pusat pada hari Senin, 7 Oktober 2024.
Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut menyatakan bahwa Kementerian Agama tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam wacana pembentukan Kementerian Haji. Pihaknya akan mengikuti segala aturan dan kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Apakah akan dipisah atau tidak, itu menunjukkan adanya asumsi politik yang lain. Karena itu bukanlah kewenangan dari Kementerian Agama. Apapun kebijakan dari pemerintahan yang baru, pasti akan kami laksanakan, maka kami hanya akan mengikuti saja,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Cak Nanto menilai bahwa perlu dilakukan kajian yang mendalam jika memang akan dibentuk kementerian khusus haji. Dia juga menyebut bahwa pemerintah tidak perlu terburu-buru untuk melakukan pemisahan tersebut.
“Namun, perlu ada kajian yang lebih matang terlebih dahulu. Jangan hanya tergesa-gesa perihal pemisahan atau tidak, infrastrukturnya dan sebagainya. Namun, mengenai Kementerian Agama, belum ada pembicaraan tentang hal tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH Cholil Nafis mengusulkan kepada pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk membentuk kementerian khusus haji. Cholil Nafis berpendapat bahwa Kementerian Agama sering kali sibuk dengan urusan haji.
“Kementerian Agama RI sering kali sibuk dengan pelaksanaan haji,” kata Cholil Nafis dalam keterangan resmi pada Jumat, 4 Oktober 2024.
Menurut Cholil, Kementerian Agama juga sering mendapat perhatian dan risiko yang tinggi karena menjadi travel haji terbesar di dunia yang dikelola oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama.
“Sebab masalahnya kompleks dan menjadi perhatian umat karena menyangkut ibadah fisik dan ibadah harta sekaligus,” katanya.
Oleh karena itu, Cholil Nafis mengusulkan agar dibentuk suatu badan seperti kementerian yang fokus untuk menangani urusan haji.
“Saya memiliki usul agar urusan haji, pengelolaan dana haji (BPKH), dan hal-hal lain yang berhubungan dengan haji dipisahkan dari Kementerian Agama,” ucap Cholil Nafis.
Dengan dipisahkannya urusan haji dari Kementerian Agama, Cholil Nafis yakin bahwa Kementerian Agama dapat lebih fokus terhadap agama-agama lain dan hubungan sosial keagamaan, bukan hanya Islam.
“Agar haji menjadi badan atau kementerian tersendiri sehingga lebih fokus. Begitu juga agar Kementerian Agama fokus mengurus agama-agama dan hubungan sosial keagamaan,” tutup Cholil Nafis.
