Rabu, 23 Oktober 2024 – 07:44 WIB
Jakarta, VIVA – Salah satu yang menjadi sorotan di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah keberadaan menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih yang cukup banyak. Terdapat 48 kementerian, dan beberapa di antaranya didampingi oleh lebih dari satu wakil menteri.
Baca Juga :
Punya Wakil Menteri Hingga 3 Orang, Ini Deretan Kementerian yang Punya Wakil Paling Banyak
Politisi PDIP, Andreas Pereira, menyatakan bahwa ia setuju dengan pemecahan sejumlah kementerian tersebut. Contohnya adalah pemecahan sebelumnya Kemendikbud-Ristek, yang kini dibagi menjadi 3 kementerian.
“Ada pemecahan yang menurut saya perlu dilakukan. Misalnya saya di Komisi 10 mitra Kemendikbud-Ristek,” kata Andreas, dalam diskusi tvOne, seperti yang dikutip oleh VIVA pada Rabu, 23 Oktober 2024.
Baca Juga :
Banyak Menteri dan Wamen, Kabinet Merah Putih Dinilai Lebih Fokus Selesaikan Masalah
Ia menyatakan bahwa ketika masih berada di komisi tersebut, ia memang mengusulkan pemecahan seperti Kementerian Kebudayaan yang memiliki cakupan yang sangat luas. Namun ia juga mengakui bahwa pemecahan sejumlah kementerian tersebut memiliki dampak.
“Namun, dengan pemecahan yang dilakukan saat ini, saya kira juga akan ada konsekuensi pasti, termasuk pada koordinasi dan anggaran,” jelasnya.
Baca Juga :
Klarifikasi Yusril soal Pernyataan Peristiwa 98 bukan Pelanggaran HAM Berat
Andreas juga mengkritisi keberadaan para wakil menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Pada masa pemerintahan sebelumnya, ada beberapa menteri yang juga dibantu oleh wakilnya. Andreas berpendapat bahwa fungsi wakil menteri tidak terlalu signifikan. Bahkan, seringkali mereka hanya mendampingi dan ditugaskan pada agenda seremonial.
“Wamen itu kalau tidak ada penugasan langsung dari menterinya tidak akan banyak berfungsi juga,” katanya.
Apalagi dalam struktur birokrasi kementerian, terdapat berbagai direktur jenderal yang sudah melakukan pekerjaan mereka di bidang kementerian tersebut. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi Presiden Prabowo dalam mengkoordinasikan timnya.
“Semoga hal ini tidak menyulitkan Pak Prabowo sendiri dalam koordinasi ke depannya,” kata Andreas.
Andreas juga menyoroti kurangnya koordinasi di level eksekutif, yang seringkali tidak berjalan dengan baik. Padahal seharusnya hal ini bisa dilakukan tanpa hambatan, karena bukan seperti di DPR RI yang memiliki banyak kepala dan ide yang berbeda-beda.
“Seringkali koordinasi lintas kementerian menjadi hambatan, sehingga kemudian harus dibantu oleh Badan Legislasi DPR RI untuk dipercepat, dan lain sebagainya,” katanya.
Halaman Selanjutnya
“Wamen itu kalau tidak ada penugasan langsung dari menterinya tidak akan banyak berfungsi juga,” katanya.
