“Analisis Tuduhan Terbaru di Era Jokowi: Fakta vs Mitos”

Cawe-cawe menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adalah ikut membantu mengerjakan, atau ikut menangani. Istilah ini mencuat dalam politik Tanah Air jelang Pemilu 2024. Terutama dikaitkan dengan cawe-cawe yang dilakukan oleh Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Presiden RI 2019-2024. Di tahun terakhir kepemimpinannya sebagai Presiden RI, Jokowi dituduh melakukan cawe-cawe dalam beberapa peristiwa. Jokowi sendiri saat proses politik Pemilu 2024, baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif, mengakui kalau dirinya akan cawe-cawe. “Saya harus cawe-cawe,” kata dia dalam perbincangan dengan para pemimpin media massa, Istana Merdeka, Jakarta, Senin 29 Mei 2023. Walau dalam konteks pernyataan itu, Jokowi sendiri mengatakan cawe-cawe yang dimaksud tidak untuk mendukung salah satu calon. Tetapi untuk kepentingan bangsa yang lebih besar agar demokrasi tetap berjalan. Namun, situasi politik memanas di tengah kontestasi Pilpres 2024 terutama. Tidak saja pertarungan antara partai politik dan koalisinya dalam mengusung capres-cawapres tertentu. Tetapi juga, mulai muncul kekhawatiran akan intervensi kekuasaan, pemilu yang tidak fair, dan perlakuan penguasa terhadap calon yang tidak ‘didukung’ oleh penguasa. Ada sejumlah momentum dan peristiwa, yang dinilai sebagai bentuk cawe-cawe. Baik itu jelang digelarnya Pilpres 2024 hingga di tahun terakhir Jokowi menjadi Presiden, 2024. Pada 2 Mei 2023, Presiden Jokowi sempat mengundang para ketua umum partai politik yang mendukung pemerintahan Jokowi-Maruf, di Istana. Menariknya, saat itu Nasdem tidak diundang. Hal itu menimbulkan spekulasi. Nasdem dianggap berseberangan lantaran sudah mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Sementara partai-partai lain di pemerintahan, belum. Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, menilai tidak diundangnya Nasdem dalam pertemuan itu karena Jokowi menilai partai yang dipimpinnya tidak bersama-sama dalam barisan koalisi pendukung pemerintah. Jokowi mengakui saat itu, kalau Nasdem tidak diundang lantaran sudah punya koalisi tersendiri. Dimana itu tidak bersama-sama dengan partai politik di pemerintahan yang dipimpinnya. Pada Pilpres 2024 yang digelar 14 Februari 2024, Presiden Jokowi dituding memihak salah satu pasangan calon, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Tuduhan itu karena Gibran adalah putra sulungnya. Cawe-cawe di pilpres mengemuka. Salah satu indikasi yang diangkat sejumlah pihak terutama oposisi adalah pembagian bantuan sosial atau bansos Presiden. Pemberian bansos dilakukan jelang pencoblosan, juga tidak seperti jadwal-jadwal sebelumnya alias dipercepat. Hingga bansos Presiden itu dituding sebagai upaya Jokowi cawe-cawe mendukung paslon tertentu. Namun menurut pengamat politik Ujang Komaruddin, tuduhan bansos Presiden Jokowi untuk mendongkrak suara Prabowo-Gibran, susah dibuktikan. Para menteri terkait juga mengatakan kalau pembagian bansos itu sudah dijadwalkan sebelumnya. Saat penyusunan kabinet Prabowo-Gibran, tudingan Jokowi cawe-cawe juga muncul. Tidak hanya soal nama-nama yang diajukan masuk kedalam kabinet. Tetapi juga terkait dengan keinginan Prabowo merangkul semua termasuk PDIP. Sejumlah isu muncul mengenai hubungan PDIP dengan Jokowi yang tidak baik. Sehingga memunculkan isu kalau Jokowi cawe-cawe dalam penyusunan kabinet dan tidak menghendaki Prabowo bertemu dengan PDIP. Tudingan tersebut dibantah oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Imbas hubungan yang tidak baik, Jokowi juga dituding cawe-cawe terkait dengan perpanjangan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024. Perpanjangan selama setahun hingga kongres di 2025 itu, memunculkan narasi Jokowi ikut campur. Pihak Istana melalui Koordinator Staf Khusus Ari Dwipayana, sampai menyampaikan klarifikasi terkait narasai cawe-cawe tersebut. Hapus tag HTML dan semua link dan sumber link.