Pada Sabtu, 18 Januari 2025, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengancam akan kembali berperang di Gaza jika fase kedua kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata tidak berhasil. Kesepakatan ini melibatkan negosiasi untuk memulai fase kedua pada hari ke-16 dari fase pertama, yang rencananya dimulai pada 19 Januari dan akan berlangsung selama 42 hari. Dalam fase kedua, pasukan Israel akan ditarik dari area permukiman di Gaza, dan 33 sandera Israel akan dibebaskan dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina. Kantor Netanyahu menyatakan bahwa kabinet keamanan Israel telah menyetujui kesepakatan tersebut pada hari Jumat.
Netanyahu juga menegaskan bahwa jika Hamas tidak memenuhi tuntutan keamanan Israel, dan negosiasi di fase kedua gagal, maka Israel siap untuk kembali berperang dengan dukungan dari Amerika Serikat. Qatar juga mengumumkan kesepakatan tiga fase pada Rabu untuk mengakhiri lebih dari 15 bulan serangan Israel di Jalur Gaza. Selain itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga dihadapkan pada gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkan di wilayah tersebut. Ancaman Netanyahu ini memunculkan keprihatinan dari beberapa anggota pemerintahan yang mengancam akan menarik diri jika pemerintah Israel tidak melanjutkan pertempuran setelah fase pertama kesepakatan. Semua tindakan ini mencerminkan kondisi politik yang tegang di kawasan tersebut, yang dapat berdampak pada stabilitas dan perdamaian di wilayah itu.
