Pemerintah Didorong untuk Memperkuat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis
Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin, mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap rantai pasok makanan dan pengolahan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kasus keracunan massal yang dialami oleh 50 siswa di SD Dukuh 03, Sukoharjo pada tanggal 16 Januari 2025. Kejadian tersebut terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan dari program MBG.
Alifudin menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam seluruh rantai pasok makanan guna mencegah kejadian serupa terulang di masa depan. Dia juga meminta agar pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyedia katering yang bertanggung jawab atas makanan yang menyebabkan keracunan massal.
Selain itu, Alifudin menyoroti pentingnya kontrol kualitas yang ketat dalam setiap program pemerintah yang melibatkan distribusi pangan, termasuk Program MBG. Pengawasan dari pihak sekolah, dinas kesehatan, dan pihak berwenang lainnya juga dianggap penting untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak.
Kejadian keracunan massal ini diharapkan dapat menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam meningkatkan sistem pengawasan terhadap Program MBG di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap kontrak dan performa katering perlu dilakukan untuk memastikan bahwa standar kualitas terpenuhi dan bertanggung jawab atas kejadian yang tidak diinginkan. Semua langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis di Indonesia.
