Pemerintah China menegaskan penolakan terhadap usulan Presiden AS, Donald Trump, untuk memindahkan warga Palestina dari Jalur Gaza. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan pendiriannya bahwa prinsip “rakyat Palestina memerintah Palestina” harus dijunjung tinggi dalam pemerintahan pasca konflik di Gaza. China menentang pemindahan paksa penduduk Gaza dan menegaskan bahwa Gaza adalah milik rakyat Palestina serta bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina, bukan untuk kepentingan politis. Pemerintah China juga menyoroti bagaimana perang Israel telah menghancurkan Gaza dan menyebabkan penderitaan bagi penduduknya.
Presiden Trump berencana untuk mengambil alih wilayah kantong Palestina setelah penduduknya dipindahkan ke tempat lain. Namun, rencana ini menuai penolakan dari berbagai negara termasuk Raja Abdullah dari Yordania, Mesir, Jerman, Prancis, dan Inggris. Negara-negara tersebut mengecam usulan pemindahan warga Palestina dari Gaza sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional dan dapat memicu konflik baru. Masyarakat internasional, termasuk China, berkomitmen untuk mendukung hak-hak nasional yang sah bagi rakyat Palestina dan memperjuangkan Solusi Dua Negara yang mengarah pada pembentukan negara Palestina merdeka. Agresi militer Israel juga disoroti sebagai penyebab utama dari penderitaan yang dialami oleh penduduk Gaza.
