Koordinator Forum Pekerja Migran Indonesia (FKPMI), Zainul Arifin, menyuarakan permintaan kepada pemerintah terutama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk mengalihkan perhatian pada perbaikan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia dan nasib buruh migran. Zainul menyoroti kurangnya hasil kerja dari Menteri KP2MI, Abdul Kadir Karding, serta pentingnya penyelesaian berbagai permasalahan yang masih ada di lembaga tersebut.
Menurut Zainul, upaya presiden dalam meningkatkan status BP2MI menjadi kementerian KP2MI seharusnya dapat mempercepat penyelesaian isu-isu terkait penempatan pekerja migran Indonesia, terutama ke Timur Tengah. Dia juga mengkritik fokus Karding pada acara seremonial daripada isu-isu strategis seperti revisi undang-undang. Masalah moratorium penempatan ke Timur Tengah yang belum clear dari pemerintah menyebabkan banyak PMI berangkat secara ilegal, mengancam keselamatan mereka di negara tujuan.
Zainul menegaskan bahwa dibutuhkan sosok yang tegas dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah di kementerian yang baru ditingkatkan levelnya tersebut. Jika kondisi saat ini dibiarkan terus, penempatan PMI ke Timur Tengah hanya akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Dalam 3 bulan bekerja, Zainul tidak melihat political will dari menteri saat ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Itulah mengapa FKPMI mendesak pemerintah agar lebih serius dalam menangani masalah penempatan pekerja migran.
