Tunduknya Kepala Daerah pada Kewenangan Presiden

Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menuai sorotan karena meminta kepala daerah dari partainya untuk tidak mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Pakar politik dari Universitas Andalas, Prof Asrinaldi, menegaskan bahwa kepala daerah terpilih harus tunduk kepada Presiden dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Prof Asrinaldi, kepala daerah harus memprioritaskan tugas pemerintahan di atas instruksi internal partai. Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa tidak boleh ada arahan yang lebih tinggi dari perintah Presiden, termasuk larangan mengikuti pembekalan resmi dari pemerintah. Meskipun demikian, Asrinaldi memahami dilema bagi kader partai yang terikat oleh aturan partai. Menurutnya, setiap kepala daerah dari PDI Perjuangan yang telah dilantik harus tetap mengikuti pembekalan sebagai bagian dari tanggung jawabnya kepada negara, bukan hanya kepada partai. Hal ini dipicu oleh instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kepada kader partai setelah Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK. Instruksi tersebut dipandang sebagai protes politik terhadap pemerintahan Prabowo.