Muhammad Sarmuji, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar setuju dengan pernyataan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta kader Partai Demokrat untuk mendahulukan negara dan rakyat sebelum partai. Pernyataan ini disampaikan SBY saat bertemu dengan 38 Ketua DPD Partai Demokrat di kediamannya, Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada 23 Februari 2025. Sarmuji menegaskan bahwa kepentingan negara harus lebih diutamakan daripada kepentingan partai. Menurutnya, apabila seseorang telah menyatakan loyalitas kepada negara, maka loyalitas terhadap partai tidak lagi berlaku.
Dia juga menambahkan bahwa kondisi partai politik akan selalu mengalami pasang surut, berbeda dengan negara yang harus selalu berdiri tegak. Oleh karena itu, Sarmuji mendukung pernyataan SBY terhadap kader Partai Demokrat. Ia menekankan bahwa partai mungkin akan mengalami pasang surut bahkan bubar, tetapi negara harus tetap berdiri tegak. SBY mengingatkan kader Partai Demokrat untuk selalu menjunjung tinggi perjuangan demi negara dan rakyat di atas kepentingan partai.
Pernyataan SBY ini dianggap sebagai sindiran terhadap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah yang diusung PDIP untuk ikut retreat setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan KPK. Instruksi Megawati itu tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD/ART PDIP yang menyatakan Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.
Retreat kepala daerah dari PDIP seharusnya dilakukan dari 21 hingga 28 Februari 2025, tetapi ditunda karena dinamika politik nasional usai Hasto ditahan KPK. Dengan demikian, SBY menekankan pentingnya prioritas kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan partai kepada kader Partai Demokrat.
