Mendagri Sebut Biaya Retreat Kepala Daerah Belum Lunas

Pada Jumat, 7 Maret 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa biaya penyelenggaraan retreat kepala daerah masih belum terbayar lunas. Menurutnya, dari total anggaran sebesar Rp 13 miliar, baru sekitar Rp 2 miliar yang telah dibayarkan. Karnavian menjelaskan bahwa perlu dilakukan pengecekan terhadap pengeluaran anggaran untuk retreat kepala daerah guna memastikan penggunaannya yang layak. Setelah pengecekan dan review selesai, Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) akan memberikan rekomendasi terkait pembayaran kepada penyelenggara. Karnavian juga menegaskan bahwa yang penting adalah kewajaran penggunaan anggaran, tanpa memperhatikan pihak di balik penyelenggara. Dalam hal pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di sejumlah daerah, Karnavian memastikan bahwa anggaran APBD akan digunakan, bukan APBN. Bukan hanya itu, penyelenggaraannya pun harus sesuai dengan kepentingan publik. Tindakan ini dilakukan untuk menegakkan kewajaran penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.

Source link