Setara Institute yang didukung oleh Kemitraan Australia-Indonesia telah meluncurkan Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) dengan tujuan menggambarkan capaian kinerja pembangunan inklusi sosial. Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menjelaskan bahwa IISI akan menjadi penanda awal dan baseline kinerja pembangunan inklusi sosial. Inisiatif tersebut diharapkan dapat menjadi standar dalam bidang pembangunan pemerintahan baru.
Hasan juga menyoroti pentingnya inklusi sosial dalam perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah hasil Pilkada 2024. Inklusi sosial harus dijadikan variabel utama dan standar dalam pembangunan daerah, sejalan dengan yang diadopsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) oleh pemerintah pusat.
Untuk mendorong perencanaan pembangunan inklusif di daerah, Setara Institute menyusun alat kebijakan yang dapat menjadi pelengkap dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Alat kebijakan tersebut akan memuat pedoman penyusunan RPJMD yang inklusif, dengan fokus pengukuran IISI pada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama/kepercayaan, dan masyarakat adat.
Hasan menekankan bahwa perencanaan pembangunan inklusif harus memperhatikan indikator seperti rekognisi, resiliensi, partisipasi, dan akomodasi agar dapat mendukung kelompok masyarakat dalam menghadapi tantangan dan krisis tertentu. Setara Institute juga menyediakan rencana strategis yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah untuk memastikan keterpenuhan hak-hak kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, minoritas agama/kepercayaan, dan masyarakat adat.
