Pada hari Sabtu, 15 Maret 2025, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melakukan aksi yang menarik perhatian di sebuah hotel di Jakarta. Dalam video yang diunggah di media sosial, terlihat dua orang memasuki ruangan rapat panitia kerja (Panja) yang sedang membahas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mereka membawa poster dan menuntut agar proses pembahasan UU TNI dilakukan secara terbuka, menolak pembahasan tertutup yang sedang berlangsung. Meskipun akhirnya dihalau keluar ruangan oleh petugas pengamanan, mereka tetap menyuarakan aspirasi mereka di luar ruangan.
Reaksi dari warganet terhadap aksi ini pun bermacam-macam, dengan unggahan video yang mendapat ribuan likes dalam beberapa jam. Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa pembahasan RUU TNI yang dilakukan secara tertutup tidak sesuai dengan komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik. Mereka menganggap RUU TNI mengandung pasal-pasal yang berpotensi mengancam demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia, dengan bahaya melemahnya profesionalisme militer dan potensi kembalinya Dwifungsi TNI.
Rapat Panja yang membahas revisi UU TNI ini dilangsungkan sejak Jumat, 14 Maret 2025, di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat. Berbagai anggota Komisi I DPR RI dan Pemerintah terlibat dalam pembahasan ini, dengan proses yang sedang berjalan optimal. Politikus PDIP, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa pembahasan RUU TNI sudah mencapai progres positif sebesar 40% dan ia optimis bahwa proses ini dapat diselesaikan dengan baik.
