Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyoroti peran penting Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum dalam negara. Dalam pandangannya, Presiden Prabowo Subianto perlu membangun fondasi yang kuat untuk menciptakan stabilitas demi kemajuan ekonomi, yang hanya dapat terwujud melalui tingkat kepastian hukum yang tinggi. Menurut Bambang, kepastian hukum yang adil sangat diperlukan untuk membangun stabilitas politik dan sosial yang demokratis. Ia menekankan bahwa penegakan hukum yang benar dan berkeadilan adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh, tanpa menggantikan sistem demokrasi dengan cara otoritarian atau fasis.
Bambang juga menyuarakan perlunya reformasi dalam Korps Bhayangkara, dengan revisi Undang-Undang yang menciptakan infrastruktur yang dibutuhkan. Namun, ia menekankan bahwa reformasi harus dilakukan dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan elit atau oligarki. Selama empat tahun kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Bambang menilai bahwa Polri belum mengalami perkembangan signifikan sesuai harapan reformasi. Oleh karena itu, jika Prabowo ingin melaksanakan program Astacita, ia disarankan untuk mengevaluasi kepemimpinan Polri. Menurut Bambang, Polri ke depan masih memerlukan keputusan Presiden yang menunjukkan keinginan politik untuk membawa perubahan yang diharapkan oleh masyarakat. Presisi, yang sering disuarakan oleh Korps Bhayangkara, hanya merupakan jargon belaka tanpa implementasi yang nyata. Bambang menyoroti bahwa Polri masih terkait erat dengan keputusan Presiden, dan tanpa dukungan politik yang kuat, keberadaannya dapat terancam sebagai instrumen kekuasaan kelompok, bukan lagi sebagai penjaga keamanan dan perlindungan masyarakat.
