Desakan Purnawirawan TNI: Makzulkan Gibran?

Sejumlah purnawirawan TNI menuntut pembuangan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI. Namun, aksi ini dianggap lebih bermotif politik daripada yuridis oleh pengamat hukum dan politik Dr. Pieter C Zulkifli. Sikap para purnawirawan TNI tersebut disayangkan karena dianggap sebagai tindakan kegaduhan politik yang tidak diperlukan pada saat yang menuntut ketenangan dan kejelasan arah. Kritikan terhadap Gibran dianggap lebih sebagai upaya politis daripada administratif, disertai dengan tekad yang terkesan dipaksakan. Pihak pengkritik dianggap seolah membawa kontribusi kegelisahan moral atau arus politik bawah tanah ke dalam masyarakat, yang justru semakin membingungkan dan mengganggu demokrasi yang rapuh. Tindakan para purnawirawan ini juga dinilai mengabaikan proses pemilu dan putusan MK yang telah final dan mengikat. Keberadaan mereka punya bobot simbolik yang kuat, namun tantangan adalah menjembatani pengaruh strategis dalam memberikan nasihat yang membawa pencerahan, bukan tuntutan emosional yang berpotensi memecah belah. Menurut Pieter Zulkifli, fokus yang dibutuhkan saat ini adalah memulai transisi pemerintahan dengan baik, bukan menarik perhatian pada tarik-menarik kursi kekuasaan. Kritik tetap relevan, namun harus konstruktif demi mencegah deretan frustrasi yang ditinggalkan elite terhadap publik. Demi masa depan yang lebih baik, energi bangsa perlu dialihkan pada pembenahan masa depan, bukan mengulang kesalahan masa lalu. Artinya, transisi pemerintahan harus dimaknai sebagai fondasi baru untuk arah yang lebih baik. Kepemimpinan yang diperlukan adalah yang dapat merawat ketenangan publik dan membangun kepercayaan rakyat terhadap sistem, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Source link