Dedi Mulyadi Berpotensi Melanggar HAM dengan Rencana Kirim Siswa ke Barak Militer

Program pendidikan militer untuk anak bermasalah yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menimbulkan pro dan kontra. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Giri Ramanda Kiemas, menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek hak anak, hak asasi manusia, psikologi, dan kajian mendalam sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Menurutnya, program tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Giri menyatakan perlunya kajian psikologi yang mendalam untuk memahami setiap individu dengan baik demi menangani perilaku menyimpang. Penjemputan paksa anak tanpa putusan hukum yang jelas juga dapat melanggar hak asasi anak, meskipun program ini harus melalui persetujuan orang tua. Giri menekankan bahwa pendidikan karakter sebaiknya dibentuk dalam lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal mereka, daripada memaksa mereka untuk masuk ke barak militer tanpa dasar hukum yang cukup kuat. Program Dedi Mulyadi ini direncanakan akan dimulai di beberapa wilayah di Jawa Barat, dengan kerjasama TNI dan Polri, terutama untuk daerah yang sering terlibat dalam kenakalan remaja. Giri juga mengingatkan bahwa dalam konteks Indonesia sebagai negara demokratis, hak asasi manusia, terutama bagi anak-anak, harus diutamakan sebelum meniru kebijakan luar negeri. Dia menyoroti perlunya kajian yang matang sebelum mengambil keputusan serta kebijakan yang lebih bijak untuk menciptakan efek positif bagi seluruh pihak yang terlibat.

Source link