Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirimkan siswa nakal ke barak militer terus mendapat sorotan. Banyak yang mengkritik kebijakan ini karena dianggap bukan sebagai solusi yang tepat. Praktisi hukum, Agung Wahyu Ashari, menilai langkah ini dapat menjadi pemicu gangguan psikologis pada anak-anak. Menurutnya, seharusnya sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi harus memberikan fasilitas dan layanan konselor kepada orang tua dan anak.
Agung Wahyu juga menjelaskan bahwa pengiriman siswa nakal ke barak militer dapat merampas hak anak untuk mendapatkan perlindungan. Dia berharap Dedi Mulyadi dapat menggunakan sanksi dengan pendekatan yang lebih ramah terhadap anak, sesuai dengan konstitusi dan undang-undang perlindungan anak. Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga menjelaskan bahwa kebijakan ini sebagai bagian dari pendidikan karakter dan akan diterapkan di wilayah-wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan, bekerjasama dengan TNI dan Polri.
Dalam program ini, siswa akan mengikuti program di barak selama enam bulan dan tidak mengikuti sekolah formal. Mereka dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas atau tindakan kriminal. Semua ini dilakukan dengan harapan dapat membina karakter dan perilaku siswa yang terlibat.
