Pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat ini terancam setelah oposisi mengajukan rancangan undang-undang untuk membubarkannya. Partai ultra-Ortodoks yang merupakan mitra koalisi pemerintah juga mengancam akan mendukung tindakan tersebut, yang berpotensi memaksa pemilu lebih awal. Isu utama yang membuat partai ultra-Ortodoks marah adalah gagalnya pemerintah melewati undang-undang yang akan memberikan pengecualian pada komunitas mereka dari wajib militer. Hal ini telah menjadi perpecahan dalam masyarakat Israel sejak perang di Jalur Gaza.
Meskipun ada harapan kompromi pada menit terakhir, pemungutan suara ini dianggap sebagai ancaman serius terhadap pemerintahan Netanyahu. Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, ini menjadi tantangan terbesar setelah kegagalan keamanan terbesar dalam sejarah Israel. Oposisi telah mengajukan rancangan undang-undang untuk membubarkan Knesset, parlemen Israel. Sementara itu, anggota koalisi juga mengajukan sejumlah rancangan undang-undang, menyebabkan jadwal penuh dengan waktu yang tersita untuk negosiasi.
Pemungutan suara pembubaran ini diperkirakan akan berlangsung larut malam dan jika disetujui, akan memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan sebelum pemilihan umum baru diadakan. Namun, jika gagal, pemungutan suara untuk pembubaran tidak dapat dilakukan lagi setidaknya selama enam bulan. Hal ini menciptakan ketegangan politik di antara masyarakat ultra-Ortodoks yang menolak dinas militer wajib, karena dianggap mengancam cara hidup tradisional mereka. Penolakan ini juga telah memicu kemarahan di kalangan yang telah bersedia bertugas dalam tugas cadangan selama perang.
