Tingkat kepuasan publik terhadap penanganan kasus korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 73,6 persen menurut survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia dalam rentang waktu 7–13 April 2025. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden, sebanyak 63,7 persen, menyatakan puas dan 9,9 persen menyatakan sangat puas terhadap upaya pemerintah dalam memerangi korupsi. Mayoritas responden juga percaya bahwa pemerintah dapat menuntaskan kasus besar seperti BBM oplosan, minyak goreng, logam mulia, dan bank daerah.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro, menyatakan bahwa tingkat kepuasan yang tinggi ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo serius dalam membenahi sistem penegakan hukum. Menurutnya, komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi tidak hanya diucapkan dalam forum-forum resmi, tetapi juga diwujudkan melalui langkah konkret. Pengungkapan kasus-kasus megakorupsi oleh aparat hukum menunjukkan implementasi nyata dari komitmen tersebut. Masyarakat juga dinilai melihat konsistensi arah kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Survei Litbang Kompas dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling dan memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan margin of error ±2,83 persen. Agung menekankan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum dan tantangan ke depan adalah menjaga momentum serta memastikan tidak ada kompromi terhadap pelaku korupsi.
