Kasus korupsi payment gateway dengan tersangka eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana perlu segera diselesaikan oleh aparat kepolisian. Menurut akademisi bidang hukum Rorano, penyelesaian kasus ini harus dilakukan dengan tegas agar tidak merugikan citra Polri. Diskusi publik yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia (DPN KMPHI) membahas hal ini, dengan menghadirkan narasumber seperti Ketua DPN KMPHI Faisal J Ngabalin dan praktisi hukum M. Tasrif Tuasamu.
Menurut Rorano, kasus korupsi ini sangat penting untuk diungkap karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap Polri. Ia menekankan bahwa aparat kepolisian harus menyelesaikan kasus ini untuk menjaga soliditas institusi kepolisian. Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya transparansi dalam menjelaskan alasan kasus korupsi payment gateway dengan tersangka Denny Indrayana belum diselesaikan selama 10 tahun.
Selain itu, Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia (KMPHI) juga telah melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Polda Metro Jaya untuk menuntut penyelesaian kasus korupsi ini. Koalisi tersebut telah diterima oleh penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya, yang akan menindaklanjuti laporan dari KMPHI terkait kasus tersangka korupsi payment gateway Denny Indrayana.
Dengan dugaan kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah dan tersangka yang sudah ditetapkan sejak beberapa tahun yang lalu, penting bagi aparat kepolisian dan Kapolri untuk membuktikan komitmen mereka dalam menegakkan hukum. Keterbukaan dan responsif terhadap kasus korupsi seperti ini menjadi kunci untuk memperkuat integritas kepolisian dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
