Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengkaji sejumlah kebijakan untuk mengatasi masalah tawuran yang telah menjadi permasalahan bertahun-tahun. Dalam rapat koordinasi lintas sektor, pembahasan melibatkan pelibatan kriminolog dan psikolog, kampanye besar #JagaJakarta, serta pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Antitawuran. “Tawuran di Jakarta merupakan masalah yang kompleks dengan berbagai penyebab yang perlu ditangani dengan serius,” ujar Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali.
Pemerintah Provinsi Jakarta berencana bekerjasama dengan ahli psikolog dan kriminolog dari universitas di sekitar Jakarta guna mencari solusi yang lebih menyeluruh terhadap masalah ini. Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo menegaskan perlunya tindakan tegas untuk menghentikan tawuran dengan menerapkan prinsip ‘broken windows’, di mana pelanggaran kecil akan ditindak secara cepat.
Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Bidang Pemuda dan Olahraga, Dicky Soemarno menyarankan kampanye besar #JagaJakarta dan intensifikasi patroli oleh Forkopimda serta pemanfaatan teknologi, seperti CCTV berbasis kecerdasan buatan (AI), sebagai langkah preventif. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali menyerukan pendekatan ekonomi dan sosial sebagai solusi jangka panjang dengan memberikan insentif di wilayah bebas tawuran dan disinsentif bagi daerah rawan konflik.
Usulan juga muncul tentang pembentukan Satgas Penertiban Tawuran sebagai garda depan dalam penanganan konflik. “Satgas penertiban harus segera dibentuk, dan operasi lapangan harus dilakukan secara masif,” ujar Staf Khusus Gubernur Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Wisnu Permadi. Upaya ini diharapkan dapat membantu mengurangi tawuran di Jakarta dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.
