Masalah hukum di desa menjadi sorotan Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda. Beliau menilai bahwa Kementerian Desa belum agresif dalam melakukan konsolidasi hingga ke tingkat bawah, yang menyebabkan berbagai persoalan hukum menimpa kepala desa dan aparat desa. Zigo juga menyoroti pengelolaan dana desa yang belum optimal, menjadi salah satu pemicu masalah hukum di desa. Beliau meminta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk lebih serius dalam membenahi tata kelola desa, terutama dalam konteks pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang didukung pemerintah.
Zigo juga mengkritisi efektivitas usulan tambahan anggaran Rp700 miliar dalam RAPBN 2026 untuk gaji pendamping desa. Beliau menyoroti minimnya kontribusi para pendamping desa di lapangan, serta program Kemendes yang mengirim kepala desa ke Tiongkok yang dinilai belum efektif. Masih banyak kasus penyelewengan dana desa terjadi karena rendahnya rasa tanggung jawab dan nasionalisme. Zigo mendorong Kemendes untuk melibatkan Komisi V DPR RI dalam kunjungan ke daerah, agar bisa melihat langsung kondisi dan persoalan yang dihadapi desa.
