Menurut analis komunikasi politik Hendri Satrio, usulan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin, agar kepala daerah ditunjuk pusat atau dipilih oleh DPRD provinsi seharusnya tidak diinterpretasikan secara harfiah. Menurut Hendri, pernyataan Cak Imin lebih sebagai strategi komunikasi politik untuk memuaskan Presiden RI Prabowo Subianto, yang sebelumnya telah mengemukakan ide serupa. Hendri menjelaskan bahwa Cak Imin sebenarnya memahami bahwa Prabowo sangat bergantung pada dukungan rakyat, sehingga usulan itu lebih sebagai sinyal politik untuk menjaga hubungan baik dengan Prabowo dan bukan sebagai keinginan nyata untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah dengan drastis. Hensa juga menyoroti bahwa Cak Imin memahami dinamika politik dan preferensi publik, sehingga usulan tersebut merupakan manuver komunikasi untuk menunjukkan keselarasan dengan Prabowo tanpa mengabaikan sentimen rakyat. Usulan Cak Imin disampaikan dalam acara peringatan Harlah ke-27 PKB di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, di hadapan Presiden RI Prabowo Subianto. Cak Imin berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah perlu dievaluasi secara total, dan mengusulkan agar kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD masing-masing daerah. Namun, Cak Imin menyadari bahwa usulan tersebut menantang dan belum diterima oleh banyak pihak.
Usulan Cak Imin Kepala Daerah Dipilih DPRD: Kepentingan Prabowo?

Read Also
Recommendation for You

Surat yang beredar dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Jawa Barat mengenai…

Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah menyiapkan sanksi terberat bagi…

Seorang calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kota Ambon, Maluku, membuat heboh media sosial setelah…