Pada Kamis, 28 Agustus 2025, Pemerintah sedang menjalankan proses pembentukan Kementerian Haji setelah Rancangan Undang-Undang Haji disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan administrasi dan kajian teknis guna membentuk kementerian baru sesuai dengan undang-undang yang baru disahkan. Prasetyo mengatakan hal ini kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Ketika ditanya apakah Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) akan menjadi Menteri Haji, Mensesneg mengungkapkan bahwa itu merupakan hak prerogatif Presiden. Namun, pemerintah menargetkan agar proses pembentukan Kementerian Haji dapat dipercepat untuk memastikan pelayanan jamaah haji tahun depan dapat berlangsung dengan lebih optimal.
Sebelumnya, Marwan Dasopang dari Komisi VIII DPR RI menyebutkan bahwa Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji, Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, kemungkinan akan diangkat menjadi Menteri Haji. Di dalam rapat kerja Komisi VIII dengan Kementerian Agama dan BP Haji, Marwan juga menyebut bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar akan lebih fokus pada kepentingan umat beragama. Semua instruksi ini diungkapkan dalam rapat tersebut.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembentukan Kementerian Haji dapat berjalan lancar dan memastikan kelancaran ibadah haji di masa depan.
